Antara Ambisi 15 Kursi dan Janji Mengayomi Rakyat — Catatan Kritis Pasca Musancab PKB Lumajang

Opini & Artikel 10 Aug 2026 19:17 5 min read 101 views By Udin Syam
Antara Ambisi 15 Kursi dan Janji Mengayomi Rakyat — Catatan Kritis Pasca Musancab PKB Lumajang
Oleh : SYAMSUDIN NABILAH*

BEBERAPA media online memberitakan pernyataan Ketua DPC PKB Lumajang, H. Anang Ahmad Syaifuddin, yang memasang target 15 kursi DPRD pada Pemilu 2029. Seruan agar kader tidak terpecah, kaderisasi yang sedang dipersiapkan, hingga kepedulian terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi poin-poin yang disampaikan di hadapan para kader.

Langkah ini patut diapresiasi, namun juga perlu dikritisi secara membangun agar semangat tidak hanya berhenti pada kata-kata di panggung.

Pertama, Target 15 Kursi — Antara Keyakinan dan Tantangan Besar.

Berita menyebutkan, target naik dari 10 menjadi 15 kursi bukan sekadar angka, melainkan harus dijawab dengan penguatan struktur, kaderisasi, dan konsolidasi hingga tingkat desa. Tiga kecamatan — Yosowilangun, Tekung, dan Kunir — ditetapkan sebagai sasaran untuk merebut sedikitnya tiga kursi. Semua terdengar terencana dan penuh semangat.

Namun pertanyaan tetap muncul, apakah target ini sudah berbasis perhitungan yang matang atau masih berupa harapan yang tinggi? Peta persaingan tahun 2029 tidak akan mudah. Partai-partai baru, termasuk PSI yang membawa pengaruh mantan Presiden Jokowi, serta partai-partai lama yang juga berjuang keras seperti Gerindra, PDI Perjuangan, PPP, Partai Demokrat, Nasdem, Golkar, PKS, semuanya sedang bergerak merebut hati masyarakat. Suara rakyat tidak menetap di satu tempat, ia bisa berubah.

Anang menyampaikan, bahwa kekuatan tidak boleh hanya mengandalkan popularitas tokoh, melainkan struktur organisasi dan kualitas kader. Benar sekali. Namun kita tidak boleh melupakan sejarah, bahwa PKB lahir dari perjuangan para ulama, semangat Gus Dur, dan tokoh-tokoh yang dicintai rakyat.

Peran tokoh — terutama ulama — di Lumajang masih sangat besar pengaruhnya. Maka bukan "pilih salah satu", melainkan memperkuat organisasi sekaligus menjaga dan memperkuat peran tokoh di dalamnya. Keduanya harus berjalan beriringan, tidak boleh saling meniadakan. Tanpa itu, semangat "sanggup-sanggup" yang disampaikan kader di Hotel Aby bisa saja hanya menjadi gema yang memudar.

Kedua, Kaderisasi — Antara Ruang Pelatihan dan Realita di Lapangan.

Kabar bahwa PKB Lumajang sudah menyiapkan tempat khusus untuk kaderisasi adalah kabar yang menggembirakan. Kader akan dibekali pemahaman sejarah, ideologi, demokrasi, hingga kemampuan membaca persoalan masyarakat.

Ini langkah yang sangat tepat. Namun kita harus jujur, qpa yang dipelajari di ruangan pelatihan belum tentu sama dengan kenyataan yang ditemui di jalanan dan pelosok desa. Persoalan rakyat itu nyata, rumit, dan berubah setiap hari. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan rumus atau teori yang dipelajari di tempat kaderisasi.

Maka, selain menyiapkan "tempat menggembleng kader", PKB Lumajang juga harus menyiapkan "Rumah Rakyat" — tempat rakyat datang menyampaikan keluh kesah, tempat setiap masalah dicatat, ditindaklanjuti, dan dicarikan solusinya.

Kader yang sudah dilatih itu harus turun, hidup di tengah rakyat, merasakan apa yang dirasakan rakyat. Jika tidak, kaderisasi hanya melahirkan orang yang pintar bicara di atas panggung, bukan orang yang mampu menyelesaikan masalah di tengah masyarakat.

Ketiga, Seruan Bersatu — Kata Mudah, Pembuktian yang Sulit.

Anang benar-benar menyentuh hal penting ketika mengingatkan kader akan pengalaman panjang partai, bahwa konflik internal dan upaya memisahkan kelompok-kelompok pernah menjadi tantangan berat. Karena itu pesannya tegas, "Jangan sampai kita mudah diadu dan dipisahkan." 

Penulis sepenuhnya setuju. Persatuan adalah kunci kemenangan. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, persatuan tidak bisa hanya diserukan dari atas. Ia harus dibuktikan dengan sikap para pimpinan. Kader tidak akan bersatu jika melihat ada ketidakadilan, ada keberpihakan pada kelompok tertentu, atau ada hal-hal yang ditutup-tutupi.

Seruan agar tidak diadu domba akan menjadi sia-sia jika justru dari pusat kekuasaan sendiri tidak berlaku adil, tidak mengayomi seluruh kader, dan tidak transparan dalam segala hal. Kepercayaan kader tidak dibangun dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan yang jujur dan terbuka.

Keempat, soal kenaikan harga — dari wacana menjadi kebijakan nyata.

Sangat baik dan patut diapresiasi ketika Anang menyoroti kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok. Ia mengingatkan bahwa partai tidak boleh hanya sibuk membicarakan perebutan kekuasaan, tetapi harus memahami persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Ini adalah kesadaran yang sangat penting. Namun, pemahaman saja tidak menurunkan harga. Kepedulian saja tidak memberi makan perut yang lapar. Yang dibutuhkan rakyat adalah tindakan nyata berupa kebijakan.

Anggota dewan dari PKB yang nanti duduk di kursi wakil rakyat harus mampu menyusun, mendorong, dan meloloskan peraturan yang benar-benar meringankan beban ekonomi rakyat. Jika tidak ada produk kebijakan yang lahir dari kepedulian itu, maka semua ucapan hanya akan menjadi wacana yang terngiang sebentar lalu hilang terbawa angin sepoi-sepoi.

Dan soal "perebutan kekuasaan" — mari kita pahami dengan benar. Meraih 15 kursi itu bukan tujuan akhir, melainkan alat dan sarana. Tanpa memiliki kekuasaan yang cukup, dari mana PKB bisa mengubah kebijakan yang membebani rakyat? Dari mana bisa mendorong peraturan yang melindungi ekonomi rakyat? Maka berjuang meraih kursi itu sah dan penting. Asalkan setelah diperoleh, kekuasaan itu benar-benar dipakai untuk menyelesaikan masalah rakyat — bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompok.

Akhiron, berita yang dimuat di beberapa media menunjukkan bahwa PKB Lumajang sedang bergerak. Mesin politik mulai dipanaskan. Semangat kader mulai dipompa. Tetapi mari kita ingat, 15 kursi bukan tujuan, melainkan tanggung jawab yang lebih besar. Kaderisasi bukan sekadar mencetak anggota partai, melainkan mencetak orang yang siap berkorban untuk rakyat. Persatuan bukan sekadar tidak bertengkar, melainkan kebersamaan yang dibangun di atas keadilan dan keterbukaan. Dan kepedulian terhadap harga kebutuhan pokok harus berujung pada kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.

Semoga semangat yang terlihat di Hotel Aby Lumajang tidak berhenti di situ. Semoga sampai ke pelosok desa, sampai ke meja rakyat yang sedang kesulitan, sampai ke ruang sidang dewan tempat kebijakan ditelorkan.

Wallahu 'alam bisshawab.

*)Penulis : Alumni Ponpes Annuqayah Guluk-guluk Sumenep. Mantan Ketua Umum HMI Cabang Jember Komisariat Satra Universitas Jember. Jurnalis - Penulis Lepas.